Posted by Unknown on 11.11 | No comments
JAKARTA - Pengamat intelijen Susaningtyas
Kertopati (Nuning) mengatakan Polri harus memberikan atensi khusus untuk
memastikan pilkada serentak berjalan aman dan terkendali."Pilkada serentak adalah hal yang baru di negara kita, jadi agar penyelenggaraannya sesuai rencana, demokratis, dan sesuai aturan maka menurut saya ada beberapa hal yang harus menjadi atensi," ungkap Nuning kepada Okezone, Senin (7/12/2015).
Dari sisi kepolisian, kata Nuning, tentu saja kegiatan pengawasan dari pimpinan Polri untuk blusukan ke daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak perlu dilakukan.
"Seperti yang dilakukan Wakapolri meninjau Papua Barat dan Maluku Utara untuk memeriksa kesiapan personel, alutsista, mengantisipasi adanya parpol ganda yang mendukung calon pasangan lain," jelas Nuning.
Ia juga mengatakan, pengecekan persiapan di daerah yang dilakukan Wakapolri Komjen Budi Gunawan guna mengetahui karakter masyarakat, potensi konflik, dan meminimalisasi terjadinya tingkat gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.
"Memang sebaiknya menjelang pilkada serentak ini aparat keamanan melakukan konsolidasi, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegasnya.
Selain itu, Komunitas Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komunitas
Intelijen Daerah (Kominda) juga harus melakukan koordinasi dalam
hadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat diwarnai kerawanan krusial
dalam pilkada serentak ini.
"Kerawanan krusial tersebut dapat berasal dari konflik SARA, adanya paslon yang separatis, perang media sosial dan media mainstream, quick count yang berbeda dari antara lembaga polling dan KPU, dan di pengujung pilkada kerawanan bisa meningkat saat penghitungan suara/rekapitulasi suara, gugatan uji materi pilkada dan sengketa ke MK," paparnya.
Terakhir, Nuning juga menyoroti contigency plan (rencana kontijensi). Menurutnya, pemangku kebijakan terselenggaranya pilkada serentak, baik KPU, Bawaslu, TNI-Polri, maupun badan intelijen yang ada, harus memiliki program deteksi dini dan cegah dini, serta deteksi aksi yang komprehensif agar berjalan aman terkendali.
"Tentunya dengan mengantisipasi adanya ego sektoral dan keberpihakan pemangku kebijakan kepada salah satu pasangan calon. Mereka harus netral. Harus junjung tinggi kearifan lokal dan etika moral. Bagi aparat intelijen juga harus turut serta membangun opini positif agar pilkada ini berjalan demokratis dan aman," simpulnya.
"Kerawanan krusial tersebut dapat berasal dari konflik SARA, adanya paslon yang separatis, perang media sosial dan media mainstream, quick count yang berbeda dari antara lembaga polling dan KPU, dan di pengujung pilkada kerawanan bisa meningkat saat penghitungan suara/rekapitulasi suara, gugatan uji materi pilkada dan sengketa ke MK," paparnya.
Terakhir, Nuning juga menyoroti contigency plan (rencana kontijensi). Menurutnya, pemangku kebijakan terselenggaranya pilkada serentak, baik KPU, Bawaslu, TNI-Polri, maupun badan intelijen yang ada, harus memiliki program deteksi dini dan cegah dini, serta deteksi aksi yang komprehensif agar berjalan aman terkendali.
"Tentunya dengan mengantisipasi adanya ego sektoral dan keberpihakan pemangku kebijakan kepada salah satu pasangan calon. Mereka harus netral. Harus junjung tinggi kearifan lokal dan etika moral. Bagi aparat intelijen juga harus turut serta membangun opini positif agar pilkada ini berjalan demokratis dan aman," simpulnya.
0 komentar:
Posting Komentar